JURNALNUSANTARA.ID, Palu – Pelantikan Anwar Hafid dan Reni A. Lamajido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Kamis, 20 Februari 2025, membawa harapan besar bagi masyarakat. Namun, di balik optimisme itu, tantangan berat telah menanti, terutama dalam penuntasan kemiskinan dan penyelesaian konflik agraria yang masih membayangi provinsi ini.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Sulawesi Tengah, Firmansyah S.E., menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus segera merespons persoalan mendesak ini dengan langkah nyata.
“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni A. Lamajido atas amanah baru sebagai pemimpin Sulawesi Tengah. Namun, setelah euforia pelantikan, saatnya bekerja untuk mengatasi persoalan riil yang dihadapi rakyat, khususnya kemiskinan dan konflik agraria,” tegas Firmansyah.
Kemiskinan Masih Tinggi, Kekayaan Alam Belum Dirasakan Rakyat
Berdasarkan data September 2024, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 358.330 jiwa atau sekitar 11,04% dari total populasi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, angka ini seharusnya dapat ditekan jika kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun, faktanya kesejahteraan belum merata. Pemerintah baru harus menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 agar kekayaan daerah benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” ujar Firmansyah.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah provinsi harus sejalan dengan program nasional pemerintahan Prabowo-Gibran yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.
Konflik Agraria: 71 Kasus Belum Tuntas, Waspada Konflik Baru
Selain kemiskinan, konflik agraria menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Tercatat, dalam pemerintahan sebelumnya, terdapat 71 kasus konflik agraria yang menghambat produktivitas petani dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Walaupun beberapa kasus telah dimediasi, penyelesaian secara adil masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru.
Firmansyah mengingatkan bahwa langkah penyelesaian harus berbasis keadilan masyarakat, bukan hanya menguntungkan investor atau korporasi.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan konflik baru. Gubernur dan Wakil Gubernur harus memastikan bahwa tanah tetap menjadi sumber kehidupan bagi rakyat, bukan sekadar aset ekonomi bagi segelintir orang,” katanya.
Buruh Lokal Harus Diprioritaskan
Dalam sektor tenaga kerja, pemerintahan baru juga didorong untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, jaminan upah yang layak dan keselamatan kerja harus menjadi perhatian serius, mengingat akhir-akhir ini banyak kecelakaan kerja terjadi di sektor pertambangan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Pemerintah harus memastikan buruh lokal mendapat haknya, baik dalam rekrutmen, upah, maupun keselamatan kerja,” tegas Firmansyah.
Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Partai PRIMA menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada rakyat kecil.
“Kami siap menjadi mitra kritis dan konstruktif. Kepemimpinan Anwar Hafid dan Reni A. Lamajido akan dinilai dari sejauh mana mereka dapat mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan konflik agraria dengan adil,” pungkasnya.
Editor: Syam Manto
